BALIEXPRESS.ID-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menjadi perhatian publik setelah mengajukan permintaan tambahan anggaran yang cukup besar, sebesar Rp20 triliun.
Tak hanya itu, Natalius juga meminta penambahan jumlah pegawai di kementeriannya dari 188 menjadi 2.544 orang.
Permintaan ini disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI, yang memicu beragam reaksi, terutama dari pegiat media sosial.
Baca Juga: Kembali Jadi Sorotan, Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Tak Punya Program 100 Hari Kerja
Dalam rapat tersebut, Pigai menjelaskan bahwa kebutuhan akan penambahan pegawai merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur dan meningkatkan kapasitas kementeriannya dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di Indonesia.
"Setelah saya hitung kekuatan personel yang ada saat ini, kami baru memiliki 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf untuk menjalankan tugas dan fungsi kementerian secara efektif," ujarnya dikutip dari fajar.co.id pada Senin (04/11/2024).
Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak netizen dan pegiat media sosial yang mempertanyakan keberanian Pigai dalam mengajukan angka yang dianggap di luar nalar.
Mereka merasa heran dengan sikapnya yang dinilai terlalu percaya diri dalam meminta tambahan anggaran dan pegawai yang sangat signifikan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.
Baca Juga: Tragis! Pelajar SMP Meninggal Diduga Tersengat Listrik Usai Bermain Sepak Bola di Tengah Hujan
Pigai juga menjelaskan bahwa penambahan pegawai harus dibarengi dengan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.
Saat ini, dengan jumlah pegawai yang ada, kementeriannya memerlukan sekitar Rp14 miliar untuk gaji pegawai.
Dengan jumlah pegawai yang meningkat, tentunya kebutuhan anggaran pun akan bertambah secara proporsional.
Menanggapi usulan Pigai, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memberikan masukan yang konstruktif.
Ia meminta Pigai untuk lebih fokus menjalankan fungsi koordinasi kementerian dalam rangka memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan pemerintah memiliki perspektif hak asasi manusia.
Baca Juga: Pembangunan Bale Pewaregan Miliaran dari BKK Badung di Tabanan Bali: Mangkrak, Molor, dan Roboh!
Willy menekankan bahwa permintaan tambahan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian HAM tidak mendesak untuk diwujudkan pada saat ini.
Pernyataan Willy menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Kementerian HAM, di mana fokus utama seharusnya adalah pada peningkatan efektivitas kerja dan penguatan program-program yang sudah ada, bukannya hanya bertumpu pada penambahan staf dan anggaran yang sangat besar.
Editor : Wiwin Meliana