BALIEXPRESS.ID – Wacana naiknya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali memicu kontroversi di media sosial.
Isu ini mencuat usai pernyataan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menyebut bahwa take home pay atau pendapatan bersih anggota dewan bisa mencapai Rp3 juta per hari, atau sekitar Rp100 juta lebih per bulan.
Baca Juga: Gelar Panggung Hiburan di Monas, BRI Turut Sukseskan Pesta Rakyat & Karnaval HUT ke-80 RI
Pernyataan tersebut memicu gelombang reaksi dari warganet, terutama di platform X (dulu Twitter). Salah satu akun base populer, @tan****rl, memicu diskusi panas dengan mengunggah tangkapan layar berita bertajuk, “MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 Juta Per Hari”, pada Kamis (14/8).
Banyak pengguna mempertanyakan kelayakan dan keadilan pendapatan para wakil rakyat, terutama saat kondisi ekonomi masyarakat masih penuh tantangan.
Meskipun gaji pokok anggota DPR RI terbilang kecil, yaitu Rp4,2 juta per bulan, jumlah total pendapatan mereka melonjak tajam karena adanya berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang diatur dalam peraturan resmi, termasuk:
Baca Juga: Satlantas Polresta Denpasar Tindak Tegas Aksi Geng Motor di Simpang TL Peguyangan
- Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
- Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000
- Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000
- Tunjangan fungsi pengawasan: Rp3.750.000
- Uang sidang/paket: Rp2.000.000
- Bantuan listrik & telepon: Rp7.700.000
- Tunjangan keluarga (istri dan anak): Hingga Rp588.000
- Tunjangan beras dan PPh 21
- Asisten anggota: Rp2.250.000
Jika semua komponen dijumlahkan, maka pendapatan total seorang anggota DPR RI dapat mencapai lebih dari Rp50 juta per bulan.
Dengan perhitungan tambahan istri dan dua anak, totalnya bisa menyentuh Rp54,3 juta, belum termasuk fasilitas kendaraan dinas, rumah dinas, dan perjalanan dinas ke luar kota maupun luar negeri.
Tak sedikit warganet yang membandingkan jumlah tersebut dengan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia.
Sebagai contoh, UMR Jakarta tahun 2025 hanya sebesar Rp5,39 juta, sementara di Jawa Tengah hanya Rp2,16 juta.
Artinya, gaji sebulan seorang anggota DPR bisa setara dengan penghasilan seorang buruh selama satu tahun.
Dalam pernyataannya, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa kenaikan take home pay terjadi karena saat ini anggota DPR sudah tidak lagi mendapatkan rumah dinas.
Sebagai kompensasi, tunjangan dan komponen penghasilan lainnya ditambah. Namun, publik tetap mempertanyakan apakah hal tersebut sebanding dengan beban kerja dan hasil nyata yang diberikan para anggota dewan.
Editor : Wiwin Meliana