BALIEXPRESS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
Bukan karena implementasinya, melainkan lantaran dua pejabat tinggi di Kabinet Merah Putih menyampaikan pandangan berbeda soal rencana penarikan anggaran MBG yang tidak terserap.
Baca Juga: Tanggapi Penangkapan Hacker Bjorka, Rocky Gerung Sindir Polisi: Kenapa FUFUFAFA Nggak Bisa Diungkap?
Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang dulunya satu kantor dalam kabinet, kini tampak memiliki pendekatan yang berbeda.
Purbaya menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo untuk menarik kembali dana MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. Hal itu disampaikannya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya,” ucap Purbaya.
Menurutnya, pengalihan dana yang tak terserap akan lebih bermanfaat jika diarahkan ke sektor lain yang dapat langsung menggerakkan perekonomian nasional.
Baca Juga: Sosok Pemuda Diduga Hacker Bjorka Ditangkap, Ternyata Tak Lulus SMK dan Bukan Ahli IT
“Kalau uangnya enggak bisa diserap, ya enggak mengubah apa-apa kan? Dia (Presiden Prabowo) bilang sih oke, boleh, 'Bagus',” lanjutnya.
Purbaya juga menyoroti lambannya pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dan berharap dengan adanya potensi sanksi anggaran, pelaksanaan bisa lebih disiplin.
“Justru kita membantu MBG agar diserap lebih cepat. Tapi kalau enggak ada sanksi, ya mereka santai-santai saja,” sindirnya.
Berbeda dengan Purbaya, Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa serapan anggaran MBG kini justru membaik. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/10/2025), Luhut meminta Purbaya untuk tidak terburu-buru menarik anggaran.
“Serapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan nanti tidak perlu mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut.
Ia optimistis bahwa dana MBG akan terserap sesuai target dan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat bawah.
“Dana akan diserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran (dampak ekonomi). Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah,” jelasnya.
Baca Juga: Tanggapan AWK Usai Video Penembakan Anjing di Depan Resort Bali Viral, Nama Resort Disorot Warganet
Luhut juga memaparkan bahwa program MBG telah menciptakan 380.000 lapangan kerja, dan menjadi salah satu solusi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Saya kira ini membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. MBG memberikan peluang menyelesaikan masalah-masalah ini,” tutupnya.
Perbedaan pandangan antara dua figur penting kabinet ini menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya tantangan teknis, tapi juga ujian koordinasi politik dan kebijakan fiskal di awal pemerintahan Prabowo.
Publik kini menantikan langkah tegas pemerintah: apakah dana MBG akan tetap dijaga utuh untuk mendukung visi awal Prabowo, atau dialihkan demi efisiensi anggaran seperti disarankan oleh Kementerian Keuangan.
Yang jelas, keberhasilan program ini bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga dampak langsung ke masyarakat yang menjadi tujuan utamanya: anak-anak Indonesia yang berhak atas gizi layak setiap hari.
Editor : Wiwin Meliana