BALIEXPRESS.ID  — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara hadir secara nyata dalam penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Sejak akhir 2025, pemerintah bergerak cepat melakukan pemulihan terpadu di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Komitmen ini ditunjukkan langsung oleh Presiden melalui kunjungan ke lokasi bencana, termasuk bermalam bersama pengungsi di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan, pada malam pergantian tahun baru 2026.

Percepatan Pemulihan dan Normalisasi Wilayah Terdampak

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa fokus utama Presiden adalah mempercepat normalisasi wilayah. Koordinasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus dioptimalkan agar tidak ada warga yang terisolasi.

“Beliau ingin memastikan proses pemulihan berjalan cepat. Jika ada kendala, kita cari jalan keluar bersama, terutama dalam normalisasi wilayah terdampak,” ujar Prasetyo.

Pembangunan 15.000 Hunian dan Fasilitas Publik

Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar bagi korban bencana. Hingga awal Januari 2026, progres pembangunan di lapangan meliputi:

• Target Hunian: Total 15.000 unit hunian untuk tiga provinsi.

• Progres Aceh: 600 unit hunian sementara telah terbangun.

• Fasilitas Sosial: Percepatan perbaikan sekolah dan puskesmas agar pelayanan publik segera pulih.

Satgas Kuala: Solusi Mitigasi Banjir Jangka Panjang

Untuk mencegah bencana serupa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala. Satgas ini fokus pada pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, seperti Sungai Tamiang, serta pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa strategi ini merupakan upaya besar TNI bersama pemerintah untuk memperbaiki ekosistem sungai di Sumatera.

Anggaran Rp60 Triliun untuk Penanganan Skala Besar

Presiden Prabowo menegaskan tidak akan ragu dalam pengalokasian anggaran demi keselamatan warga. Dari usulan awal sebesar Rp51 triliun, Presiden menambah komitmen anggaran menjadi Rp60 triliun.

“Berapa pun yang kita butuhkan, saya commit Rp60 triliun. Kita akan habis-habisan untuk membantu,” tegas Presiden Prabowo.

Meskipun situasi ini ditangani dengan sangat serius dan berskala besar, pemerintah menyatakan belum perlu menetapkan status bencana nasional karena kapasitas negara saat ini masih sangat mampu menanganinya secara mandiri.

Editor : I Putu Suyatra