Pemerintah Terbuka Terima Kritik Menu MBG, Unggahan Warga Dinilai Bentuk Partisipasi Publik Awasi Program Makan Bergizi Gratis

BALIEXPRESS.ID - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keterbukaannya terhadap kritik publik serta unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen transparansi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan masyarakat—termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah—dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG, baik yang dinilai layak maupun bermasalah. Termasuk jika menu dianggap tidak sesuai dengan pagu anggaran sebesar Rp10.000 per porsi.

“Kami tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” tegas Nanik.

Ia juga mendorong agar setiap unggahan dilengkapi keterangan detail, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan.

Menurut Nanik, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memperluas jangkauan pengawasan, mengingat luasnya wilayah Indonesia serta banyaknya unit pelaksana SPPG.

“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” tambahnya.

DPR Dukung Keterbukaan Pengawasan Program MBG

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan keterbukaan tersebut. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia, sehingga pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” ujar Netty.

Sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG terus diperkuat dari sisi kebijakan dan pengawasan. Presiden juga telah meminta peningkatan standardisasi serta kepatuhan pelaksanaan untuk mengantisipasi berbagai kendala selama implementasi di lapangan.

Setiap laporan masyarakat nantinya akan menjadi bahan verifikasi lapangan dan evaluasi teknis, baik terkait kualitas menu, distribusi makanan, maupun kepatuhan penyedia terhadap standar anggaran dan gizi. Langkah ini diharapkan mempercepat respons korektif sekaligus mencegah terulangnya temuan serupa.

Dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan luas secara kuantitas, tetapi juga terjaga dari sisi mutu dan akuntabilitas. Pemerintah memosisikan masyarakat sebagai mitra strategis dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak Indonesia. ***

Editor : I Putu Suyatra