BALIEXPRESS.ID-Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah untuk mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga: PDIP 'Boikot' Retret Kepala Daerah di Magelang, Jokowi; Harusnya Hadir Urusan Pemerintahan
Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak mengikuti acara tersebut adalah urusan internal partai, dan bukanlah hal yang perlu dicampuri oleh pihak luar, termasuk oleh Jokowi.
"Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," ujar Said Abdullah usai meninggalkan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Said Abdullah yang dikenal sebagai salah satu petinggi PDIP juga menegaskan bahwa Jokowi, yang sebelumnya merupakan kader PDIP, tidak lagi berhak untuk ikut campur dalam urusan internal partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik
Pernyataan ini dikeluarkan Said merespons sikap Jokowi yang menekankan pentingnya kepala daerah hadir dalam pembekalan yang diadakan di Akmil, Magelang, dengan alasan bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari kewenangan pemerintah.
Said Abdullah sendiri tidak banyak berbicara setelah pertemuan di rumah Megawati.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, turut hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang juga menyambangi rumah Megawati setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK terkait dugaan suap Harun Masiku.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan ke Magelang untuk mengikuti retret tersebut.
Baca Juga: Identitas Korban Tewas Kebakaran Gudang Rongsokan di Klungkung Terungkap, Begini Kejadiannya
Instruksi ini muncul setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang melibatkan dugaan suap dalam penetapan anggota DPR RI.
Dalam surat yang ditandatangani Megawati, kepala daerah yang sudah berada dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa retret kepala daerah adalah bagian dari urusan pemerintahan yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jokowi, seharusnya kepala daerah yang telah dilantik hadir di acara tersebut karena mereka dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara.
Baca Juga: Bebas Usai 1 Tahun di Rutan, Siskaeee Siap Kembangkan Ketrampilan Baru
"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden," ujar Jokowi dalam kesempatan terpisah di kediamannya, Sumbar, Solo, Jawa Tengah.
Perbedaan pandangan antara Jokowi dan Megawati terkait instruksi ini membuat situasi semakin menarik untuk disimak, mengingat keputusan ini melibatkan banyak kepala daerah yang merupakan bagian dari partai terbesar di Indonesia.
Masyarakat dan pengamat politik pun menunggu kelanjutan dari keputusan ini, terutama terkait dampaknya terhadap hubungan antara PDIP dan pemerintah.
Editor : Wiwin Meliana