DENPASAR, BALI EXPRESS - Bangunan restoran milik Hotel Puri Santrian Sanur beberapa waktu lalu mendapat sorotan banyak pihak, termasuk Komisi III DPRD Kota Denpasar saat melakukan sidak Jumat (26/3) lalu. Pasalnya, bangunan restoran tersebut mencaplok sempadan pantai yang merupakan ruang publik.
Sebenarnya, dalam sidak tersebut, bukan hanya Hotel Puri Santrian yang melanggar sempadan pantai berdasarkan penilaian Komisi III DPRD Kota Denpasar. Bahkan, pelanggarannya sampai 80 persen ditemukan. Hanya saja, berita bangunan restoran yang berada di sempadan pantai milik Hotel Puri Santrian Sanur ini mencuat karena efek domino yang ditimbulkan oleh kasus viral pengusiran warga oleh oknum satpam yang bekerja di hotel tersebut.
Terkait hal itu, Santrian Group akhirnya angkat bicara. Pihak Santrian Group mendukung rencana Pemerintah Kota Denpasar dalam menata kawasan pesisir pantai di Sanur agar ruang publik terbebas dari bangunan, baik permanen ataupun semi permanen. Bahkan, pihaknya segera akan membongkar bangunan restoran tersebut.
"Kami siap mendukung program Pemerintah Kota Denpasar tersebut dan siap menjadi pelopor. Tapi, dengan catatan, seluruh kawasan pesisir pantai di Sanur dari Pantai Matahari Terbit hingga Pantai Mertasari dilakukan penataan tanpa pandang bulu.
Untuk itu kami minta pemerintah segera menerbitkan aturannya. Jangan sampai kami sendiri yang membongkar, tapi malah yang lainnya dibiarkan," kata perwakilan Santrian Group, Ida Bagus Kiana, Minggu (28/3).
Pihaknya berjanji akan membongkar bangunan restoran tersebut, sebab itu adalah bangunan hidup atau bukan permanen yang bisa dibongkar kapan saja.
"Sekali lagi kami tegaskan, kami mendukung program pemerintah maupun mendukung sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Denpasar. Namun kami tekankan, jangan tebang pilih soal pembongkaran. Saran saya, hal ini harus disosialisasikan terlebih dulu, jangan hanya menyudutkan Puri Santrian," tegasnya.
Ida Bagus Kiana menambahkan, dirinya sangat mendukung Komisi III DPRD Kota Denpasar yang turun ke lokasi untuk sidak beberapa hari yang lalu. Namun ia menilai, kasus dugaan atau tudingan pasca berkembang di media sosial soal pengusiran seorang warga, terlalu didramatisasi dan dipolitisasi oleh sebagian besar warga, baik oleh para politisi maupun kompetitor di Sanur.
Sementara Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Sudewa menambahkan, sejarah penataan kawasan pantai di Sanur secara khusus maupun kepariwisataan Sanur secara umum, peran dan kontribusi Puri Santrian sangat besar.
"Oleh karena itu pihak-pihak yang secara sengaja dan tidak proporsional melihat kasus yang baru-baru ini viral, juga mengetahui sejarah penataan Pantai Sanur. Dengan demikian sangat tidak pantas kalau ada kesan yang menyudutkan atau mengabaikan peran Santrian Group," tegas Ida Bagus Alit Sudewa.
Selain itu, lanjutnya, jika memang dilakukan penataan perlu sosialisasi yang baik kepada kalangan hotel maupun masyarakat Sanur. "Masyarakat ingin memastikan apabila nanti Pantai Sanur ditata dan tidak lagi dikelola hotel, harus terjaga kebersihannya seperti sekarang ini. Sebab 80 persen pantai di Sanur itu dikelola kebersihannya oleh investor atau hotel di depannya. Tanpa itu, Pantai Sanur tidak bersih seperti sekarang," tegas Alit Sudewa.
Alit Sudewa menegaskan soal pengusiran oknum satpam terhadap pengunjung pantai sudah selesai setelah manajemen memfasilitasi pertemuan. "Namun beberapa hari ini sejumlah sumber di media massa seolah menyudutkan Puri Santrian, ini tidak tepat. Biar tahu aja, semua properti di sepanjang Pantai Sanur melanggar sempadan. Tidak hanya Puri Santrian. Orang yang bicara di media itu saya pikir juga tahu kok," kritiknya.
Editor : I Komang Gede Doktrinaya