Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai program MBG secara perlahan mulai diterima luas oleh masyarakat setelah sebelumnya sempat memunculkan keraguan pada tahap awal pelaksanaan.
Menurutnya, seiring berjalannya waktu, manfaat program tersebut semakin terasa, baik dari sisi pelayanan maupun dukungan sektor kesehatan.
“MBG memang sempat menghadapi resistensi di awal pelaksanaan. Namun kini perlahan mulai diterima masyarakat dan kualitas pelayanan juga semakin membaik, termasuk dukungan dari sektor kesehatan,” ujar Trubus di Jakarta.
Ia menjelaskan, program MBG juga memberikan efek ekonomi yang signifikan karena melibatkan banyak pihak dalam rantai penyediaan makanan bergizi. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat sebagai pemasok bahan pangan.
Mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM yang memproduksi bahan makanan seperti sayuran, telur, hingga produk pangan olahan kini mulai merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.
Pendekatan yang memanfaatkan potensi pangan lokal dinilai mampu memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini juga membuka pasar baru bagi produk-produk usaha kecil di daerah.
Program MBG bahkan telah menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut dinilai berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya terbatas.
“Awalnya MBG hanya dipandang sebagai kebijakan pemerintah. Namun saya melihat program ini perlahan berkembang menjadi sebuah gerakan moral untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” kata Trubus.
Di sisi lain, keterlibatan asosiasi pelaku usaha juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu UMKM memanfaatkan peluang dari program MBG.
Ketua DPD Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (AKUMANDIRI) Kabupaten Sinjai, Jumain, menyebut asosiasi berfungsi sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai program pemerintah, termasuk program MBG.
Melalui kegiatan pendampingan dan edukasi, asosiasi membantu pelaku usaha memahami berbagai standar dan prosedur yang diperlukan agar dapat terlibat dalam program tersebut.
“Kami berupaya menjadi jembatan informasi bagi pelaku UMKM, mulai dari sosialisasi program, pendampingan administrasi hingga peningkatan kualitas produk agar bisa ikut berpartisipasi dalam program MBG,” ujarnya.
Dengan keterlibatan UMKM yang semakin luas, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. ***