BALIEXPRESS.ID – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Badung mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dan berbasis potensi riil.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7), yang membahas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Anggota Fraksi Golkar, I Made Tomy Martana Putra, menegaskan bahwa penetapan target PAD yang terlalu tinggi justru dapat menghambat realisasi program kerja di tingkat OPD.
“Kami harapkan agar Bupati dan jajaran menetapkan target PAD yang lebih mendekati potensi riil, sehingga program dan kegiatan OPD tidak terganggu akibat tidak tercapainya proyeksi pendapatan,” ujar Tomy saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kabupaten Badung dari BPK RI Perwakilan Bali selama 13 tahun berturut-turut sejak 2014.
Namun, mereka mengingatkan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah terlalu optimistis dalam menyusun proyeksi pendapatan.
“Proyeksi pendapatan dalam APBD harus tetap mengacu pada asumsi yang logis agar pelaksanaan program tidak terganggu oleh pemangkasan anggaran,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendorong optimalisasi kinerja OPD penghasil PAD melalui pendekatan yang profesional, efisien, dan berbasis teknologi.
Penggunaan sistem digital diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran PAD sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya proporsi anggaran yang seimbang antara belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer, agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Dalam penutup pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2025.
Mereka berharap penggunaan SILPA dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Komitmen kita bersama adalah bagaimana APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang menyentuh langsung persoalan masyarakat dan mendukung Badung yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
Editor : Nyoman Suarna