BALIEXPRESS.ID – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (8/7/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut yang diraih Pemkab Klungkung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun demikian, fraksi berlambang kepala garuda ini juga menyoroti sejumlah capaian anggaran yang belum maksimal, khususnya pada sektor pendapatan dan realisasi belanja.
Terkait pendapatan daerah, dari total target sebesar Rp1,5 triliun lebih, realisasinya tercapai Rp1,47 triliun atau sekitar 97,8 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp419 miliar lebih atau 99,52 persen dari target. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti realisasi "lain-lain pendapatan yang sah" yang hanya mencapai Rp38 juta dari target Rp733 juta lebih.
“Realisasi yang jauh dari target ini harus menjadi perhatian. Kami berharap saudara Bupati mendorong OPD terkait agar lebih maksimal serta menggali potensi pendapatan baru,” ujar I Wayan Suarta saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Dari sisi belanja daerah, anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih telah terealisasi sebesar Rp1,4 triliun atau 93,12 persen. Fraksi Gerindra mencermati beberapa jenis belanja yang realisasinya tergolong rendah, di antaranya: Belanja barang dan jasa yang hanya terealisasi 87,43 persen dari target Rp456 miliar; Belanja modal tanah hanya 51,48 persen dari anggaran Rp8 miliar; dan Belanja bangunan dan gedung 80,75 persen dari anggaran Rp32 miliar.
“Fraksi kami menilai perlu ada evaluasi mendalam. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan belanja tersebut? Kami harap Bupati memberikan penjelasan secara terbuka,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra mengapresiasi realisasi yang melampaui perencanaan. Mereka mendorong capaian positif ini dapat terus dipertahankan ke depan.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan APBD yang berlandaskan pada regulasi dan prinsip kehati-hatian. Mereka mendorong agar Pemkab Klungkung lebih sigap dan inovatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. (*)