APBD Bali 2026 Diproyeksi Turun Jadi Rp5 Triliun, Gede Pasek: Pemprov Harus Kerja Keras, Jangan Bebani Rakyat

BALIEXPRESS.ID– Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Provinsi Bali tahun 2026 digelar di Kantor DPRD Bali, Senin (26/8).

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat menyebabkan proyeksi APBD Bali turun signifikan menjadi sekitar Rp5 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp6,6 triliun.

Baca Juga: Pulang Ospek, Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk Usai Disenggol Pemotor Lawan Arah

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik Gede Pasek Suardika menyampaikan pandangan kritisnya melalui akun media sosial pribadinya. Ia menilai bahwa penurunan anggaran ini menandakan situasi fiskal Bali akan semakin berat, apalagi di tengah kewajiban Pemprov membayar cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum lunas.

"Jika ini berjalan, maka Pemkab dan Pemkot bisa-bisa 'diperas' untuk setor ke Pemprov. Padahal, pelayanan publik justru lebih banyak di tingkat kabupaten/kota. Jangan sampai otonomi daerah dikorbankan," ujar Pasek Suardika dikutip pada Kamis (28/08/2025).

Baca Juga: Amor ing Acintya! Pengendara Motor Tewas setelah Tabrak Truk di Buleleng

Ia juga mengingatkan agar Pemprov tidak membebani rakyat, seperti menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara diam-diam atau pungutan lainnya. Menurutnya, Pemprov Bali perlu kerja keras mencari sumber pendapatan baru yang kreatif dan produktif, bukan jalan pintas membebani masyarakat.

Pasek memberikan 10 saran konkret untuk memperkuat pendapatan daerah Bali secara adil dan berkelanjutan:

 Baca Juga: Ringankan Umat, PHDI Denpasar Akan Gelar Manusa Yadnya Massal

Saran Gede Pasek untuk Pemprov Bali:

1. Optimalkan Pungutan Wisatawan Mancanegara (Wisman):
   Target pungutan wisatawan yang semestinya mencapai Rp900 miliar justru hanya tercapai sekitar Rp300 miliar. Pasek menyarankan agar Pemprov memperbaiki sistem pemungutan yang lebih efisien dan mudah. Ia menyebut “lebih banyak bolongnya daripada dapatnya” sebagai bentuk kegagalan tata kelola.
2. Kelola Sampah Jadi Uang:
   Sampah memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan skema bagi hasil bersama pihak ketiga. Recycle bisa menjadi sumber pendapatan baru.
3. Kelola Aset Tanah Pemprov dengan Transparan:
   Pasek menyoroti kasus Magnum Berawa yang menggunakan lahan milik Pemprov seluas 63 are hanya dengan setor Rp780 juta, padahal pengembang asing sudah meraup keuntungan hingga Rp200 miliar. Ia mendesak pembentukan tim khusus agar aset Pemprov dikelola maksimal dan tak dijadikan "bancakan" pribadi.
4. Dorong Pengusaha Gunakan Badan Hukum di Bali:
   Agar PPN dan PPh masuk ke dalam rumus dana transfer pusat, pengusaha disarankan mendirikan badan hukum berbasis di Bali. Bahkan, ia menyebut bisa ditiru sebagian cara berpikir negara seperti Monaco.
5. Perkuat Jaringan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Bali:
   Dengan membangun komunikasi dan sistem yang baik, dana remitansi bisa digerakkan untuk sektor riil hingga ke pedesaan.
6. Hentikan Proyek Mercusuar Tak Produktif:
   Pasek menyarankan agar proyek besar jangka panjang yang tidak relevan ditangguhkan. Sebagai gantinya, dukung UMKM dan investasi menengah agar lapangan kerja tumbuh.
7. Putihkan Pajak Progresif Kendaraan:
   Ia menyarankan satu mobil cukup satu pajak tanpa beban progresif, agar kepatuhan meningkat. Bayar pajak juga cukup lewat aplikasi. Semua pelaku usaha diwajibkan menggunakan pelat DK di Bali.
8. Efisiensi Operasional Pemerintah:
   Gunakan layanan digital berbasis aplikasi untuk memangkas anggaran birokrasi.
9. Kerja Sama dengan LPD untuk Pembiayaan Sektor Riil:
   Pasek mengusulkan sistem mirip QRIS berbasis LPD untuk transaksi. Ini bisa menambah pemasukan dari biaya transaksi dan mendukung ekonomi lokal.
10. Masih Banyak Gagasan Lain:
    Ia menekankan bahwa ide-ide tersebut bukan untuk menggurui, melainkan bentuk partisipasi sebagai warga yang peduli terhadap keberlanjutan ekonomi Bali.

 Baca Juga: Polisi Tangkap 15 Terduga Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Ini Daftar dan Perannya

Pasek Suardika juga mengingatkan agar kritik dari masyarakat tidak dimaknai sebagai bentuk kebencian.

“Jangan lagi kritikan dinilai sebagai haters, padahal bagian dari partisipasi demokrasi untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga: Dokumen Gugatan Cerai Bocor, Terungkap Alasan Retaknya Rumah Tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Pembahasan APBD 2026 Bali masih terus berlangsung. Masyarakat menanti apakah saran-saran seperti yang disampaikan Pasek akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi anggaran yang sehat dan tidak membebani rakyat di tengah tekanan fiskal.

Editor : Wiwin Meliana