BALIEXPRESS.ID – Di tengah tekanan fiskal daerah, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengambil langkah berani dengan menandatangani dokumen pengakuan utang Rumah Sakit Umum (RSU) Negara yang nilainya telah menembus Rp33 miliar lebih.
Angka tersebut merupakan akumulasi beban keuangan dari periode sebelumnya.
Hingga akhir 2024, RSU Negara tercatat memiliki utang sekitar Rp32 miliar lebih.
Kondisi itu semakin berat setelah laporan kinerja keuangan setahun terakhir menunjukkan kerugian operasional sekitar Rp900 juta.
Bagi Bupati Kembang, keputusan meneken utang bukan sekadar formalitas administrasi.
Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan untuk menuntaskan persoalan menahun yang berpotensi menghambat pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini adalah tantangan sekaligus ujian bagi direktur. Saya minta pastikan rumah sakit tidak merugi lagi. Lakukan efisiensi kencang, maksimalkan pendapatan, dan optimalkan pelayanan. Sebagai pemimpin, ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan,” tegasnya, Jumat (13/2/2026).
Kembang memberi perhatian khusus kepada jajaran manajemen RSU Negara.
Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan, termasuk menutup potensi kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan rumah sakit.
Ia menekankan, efisiensi bukan berarti memangkas layanan bagi masyarakat.
Menurutnya, manajemen harus lebih kreatif mengelola sumber daya agar pelayanan tetap prima, meski di tengah tekanan finansial.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Jembrana ingin memastikan rumah sakit pelat merah tersebut tetap menjadi garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.
Direktur RSU Negara I Gusti Agung Putu Arishanta yang baru dilantik sebulan lalu menyatakan siap menjalankan arahan bupati.
Ia menegaskan akan melakukan efisiensi pada pos-pos operasional yang tidak mendesak tanpa mengurangi kualitas penanganan pasien.
“Kami akan memangkas biaya operasional yang tidak mendesak tanpa mengurangi kualitas penanganan pasien serta meningkatkan standar layanan untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, pendapatan bisa meningkat,” ujarnya.
Pembenahan manajemen dan pemulihan kepercayaan publik menjadi kunci agar RSU Negara bisa kembali stabil secara finansial sekaligus tetap humanis dalam pelayanan.
Bagi masyarakat Jembrana, RSU Negara bukan sekadar fasilitas kesehatan, melainkan tempat bergantung saat kondisi darurat.
Oleh karena itu, langkah tegas pemerintah daerah diharapkan menjadi awal kebangkitan rumah sakit tersebut. (*)
Editor : I Made Mertawan