BALIEXPRESS.ID - Setelah aksi 177 yang dilakukan di Monas mulai muncul banyak
komunitas ojol lainnya yang berani menyuarakan bahwa mereka tidak sepakat dengan opini yang beredar selama ini yaitu komisi harus turun dari 20% menjadi 10%.
Ribuan driver ojek dan mobil online di Bali yang tergabung dalam sejumlah komunitas resmi menyampaikan sikap terkait isu pemotongan komisi 20 persen dari aplikator.
Dalam pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, mereka menyatakan bahwa potongan tersebut bukan menjadi masalah selama sistem layanan berjalan dengan baik, order tetap
tersedia, dan penghasilan masih bisa diraih secara layak.
Pernyataan tersebut disampaikan secara kolektif oleh delapan komunitas driver online di Bali, yakni Gabungan Raider Anak Dewata, Srikandi Bali, Sahabat Grab Bali, Komunitas Rider Badak Agung, Gacor Community, FGB Bali, Drone Community, dan Bikers Online Sejati - Denpasar. Para ketua komunitas menyampaikan bahwa suara para mitra aktif yang setiap hari bekerja di lapangan harus menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan transportasi online nasional.
“Kami para driver online Bali masih bisa menerima potongan komisi 20 persen, selama order tetap ada dan sistem berjalan normal. Yang kami butuhkan adalah kepastian untuk tetap bisa bekerja,” ujar Aldy, Ketua Komunitas Grande, mewakili Gabungan Raider Anak Dewata.
Menurut Aldy, para driver memahami bahwa platform digital membutuhkan biaya
operasional dan pengembangan yang sebagian ditutupi dari potongan komisi. Namun ia menekankan bahwa kenyamanan dan keberlanjutan kerja mitra tetap menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan.
Sementara itu, Mery Cahaya, Ketua Srikandi Bali komunitas driver perempuan online di Bali
menyampaikan bahwa para mitra perempuan pun memiliki semangat kerja yang sama dan
sangat terbantu oleh sistem yang telah berjalan.
“Kami merasa terbantu oleh fitur-fitur aplikator seperti perlindungan kecelakaan, layanan
pelanggan, dan berbagai bentuk dukungan lain. Kami ingin terus bekerja dalam ekosistem
yang stabil,” ujarnya.
Herman Mantos, perwakilan dari komunitas Sahabat Grab Bali, mengingatkan bahwa
kebijakan yang didasarkan pada suara dari pihak yang sudah tidak aktif sebagai driver justru bisa menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman. “Kami yang masih aktif di jalan paham kondisi lapangan sesungguhnya. Jangan sampai suara kami tenggelam karena opini yang tidak merepresentasikan realitas kerja driver saat ini,” katanya.
Baca Juga: Bejat! Pasutri Paksa ABG Open BO, Layani Om-om: Modusnya Bikin Geleng-geleng
Senada dengan itu, Sugianto dari Komunitas Rider Badak Agung menyampaikan bahwa
pihaknya tidak menolak perubahan, namun berharap setiap kebijakan lahir dari dialog
terbuka dan data nyata dari lapangan. “Kami tidak anti perubahan, tapi harus berdasarkan
kajian matang dan aspirasi nyata dari para mitra aktif.”
Perwakilan komunitas lainnya, seperti Herrian dari Gacor Community, Suryadi dari FGB Bali,
Alfonsius dari Drone Community dan Arief Setyo dari Bikers Online Sejati - Denpasar juga
menegaskan pentingnya keberlanjutan kerja dan iklim kemitraan yang sehat. Mereka
menyampaikan bahwa layanan aplikator masih memberikan banyak manfaat, dan potongan
komisi selama ini masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan dukungan yang
diterima.
“Kami bekerja setiap hari, kami tahu kapan sistem bermasalah dan kapan berjalan lancar.
Jika order tetap masuk, potongan 20 persen tidak jadi soal. Yang bikin resah itu bukan
komisinya, tapi ketidakpastian kebijakan yang bisa datang tiba-tiba,” ujar Alfonsius.
Dalam pernyataan bersama tersebut, seluruh komunitas juga menyoroti pentingnya menjaga
ekosistem digital transportasi yang saling terhubung. Mereka menilai bahwa aplikasi tidak hanya menjadi tumpuan pengemudi, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik, UMKM, serta mobilitas masyarakat secara luas.
“Transportasi online itu bukan cuma soal driver dan penumpang. Ada banyak pelaku usaha
kecil yang juga menggantungkan distribusinya pada platform ini. Jadi kalau ada kebijakan
yang gegabah, imbasnya bisa kemana-mana,” kata Suryadi dari FGB Bali.
Mereka berharap Kementerian Perhubungan dapat bersikap adil dan bijaksana dalam
menyikapi dinamika di sektor transportasi daring. Menurut para driver, solusi terbaik hanya bisa dicapai jika kebijakan dibangun dari suara lapangan yang masih aktif bekerja, bukan dari pihak-pihak yang sudah tidak beraktivitas dalam sistem.
“Yang kami inginkan sederhana: kerja yang tenang, sistem yang adil, dan pendapatan yang
cukup. Kami siap ikut aturan, tapi tolong dengarkan juga realita kami,” pungkas Arief Setyo dari Bikers Online Sejati - Denpasar.
Dengan pernyataan ini, ribuan driver online Bali berharap suara mereka tidak hanya
didengar, tetapi juga menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan hidup mitra aktif dan kesehatan ekosistem digital transportasi nasional.
Oleh karenanya, komunitas-komunitas ini memutuskan untuk tidak turun ke jalan 21 Juli
2025 nanti yang diinisiasi oleh Garda, karena tidak sepaham dengan hati nurani mereka. (*)