SINGARAJA, BALI EXPRESS - Upaya penanganan jalan rusak di Kabupaten Buleleng mulai menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Bali mengucurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan serta revitalisasi irigasi pertanian pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut telah resmi masuk dalam APBD Kabupaten Buleleng dan siap dieksekusi.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan, sejak awal pengusulan, BKK memang diarahkan untuk menyasar sektor-sektor strategis yang langsung berdampak pada mobilitas masyarakat dan ketahanan pangan. Infrastruktur jalan dan pertanian menjadi dua fokus utama dalam penggunaan dana tersebut.
“Semua sudah berproses. SK BKK sudah keluar dan anggarannya sudah masuk APBD 2026. Sekarang tinggal tahapan pelaksanaan, termasuk lelang pekerjaan yang akan segera dibuka,” kata Sutjidra.
Ia menegaskan, sejumlah ruas jalan yang selama ini dikeluhkan warga, bahkan sempat ramai diperbincangkan di media sosial, masuk dalam daftar prioritas penanganan. Beberapa ruas tersebut antara lain jalan di Desa Mengening, ruas penghubung Desa Tunjung menuju Jalan Merak di Desa Bukti, serta sejumlah titik di wilayah Gerokgak, Seririt, hingga kawasan Kota Singaraja.
“Kondisinya memang sudah cukup parah. Ada yang lapisan jalannya sudah habis sampai tanah dasar,” ungkapnya.
Baca Juga: Jalur Pasar Pemaron Memakan Korban, Balita 3 Tahun Meninggal Dunia
Sutjidra mengakui, persoalan jalan rusak di Buleleng tidak ringan. Total panjang jalan dengan kondisi rusak diperkirakan mencapai sekitar 300 kilometer. Namun, dengan keterbatasan fiskal daerah, pemerintah harus menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif.
Pada tahun 2026, anggaran penanganan jalan dan irigasi disiapkan sekitar Rp 100 miliar yang bersumber dari BKK Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng. Dari total tersebut, sekitar Rp 75 miliar dialokasikan khusus untuk pekerjaan pengaspalan jalan.
“Kurang lebih bisa menangani sekitar 25 kilometer. Rata-rata kebutuhan anggaran per kilometer sekitar Rp 2 miliar,” jelasnya.
Prioritas penanganan diberikan pada jalan penghubung antar kecamatan, akses menuju sentra produksi pertanian, jalur strategis dan vital, serta ruas yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain jalan, dana BKK juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Di antaranya perbaikan jaringan irigasi pertanian, pelebaran Jembatan Baktiseraga, pembangunan Jembatan Hutan Kota Banyuasri, serta jembatan di wilayah Tejakula. Pemkab Buleleng juga mendorong optimalisasi jalan poros tengah Baktiseraga–Lovina guna mendukung mobilitas dan pariwisata.
Sementara itu, Pemkab Buleleng masih berupaya memperkuat pendanaan dengan mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat. Usulan dana sekitar Rp 50 miliar telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan saat ini masih dalam tahap kajian.
Jika disetujui, tambahan dana tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur dasar dan mengurangi beban jalan rusak di Kabupaten Buleleng.
Editor : Dian Suryantini