BALIEXPRESS. ID- Guna meningkatkan capaian Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gianyar sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar melaksanakan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), di Ruang Rapat Bappeda, Senin (23/2).
Kepala Dinas P3AP2KB Ni Ketut Widiastuti, mengatakan bahwa PUG di Kabupaten Gianyar pada Tahun 2020 dan 2022 mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan peringkat utama. Untuk penilaian tahun 2024/2025, yang akan dievaluasi pada tahun 2026, Ketut Widiastuti berharap capaian PUG Kabupaten Gianyar bisa meningkat.
“Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan PUG merupakan program prioritas pemerintah, salah satunya melalui Pelatihan PPRG kali ini, yang merupakan salah satu point penilaian penyelenggaraan PUG pada Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota,”ujarnya.
Pelatihan dilaksanakan guna memperkuat Pocal Point PUG Perangkat Daerah dan Perencana Desa/Kelurahan dalam menyusun PPRG dan menganalisis GAP yang dituangkan ke dalam GBS, serta mampu menemukenali dan mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi.
Dilain sisi Sekda Gianyar yang diwakili Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Ketut Mudana memaparkan bahwa kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya.
Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi, hal ini sesuai program prioritas pemerintah ASTA CITA pada misi ke 4 Bidang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
“Pengarusutamaan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan serta mendapat manfaat dari kebijakan program pembangunan tersebut,” jelas Mudana.*
Editor : Putu Agus Adegrantika