BALIEXPRESS.ID – Dalam konferensi pers usai pengundian nomor urut Pilkada Bali, Senin (23/9), kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali diminta menjelaskan pandangan mereka terkait konsep "satu komando."
Konsep "satu komando" sebelumnya digunakan oleh Wayan Koster dalam kampanye 2018, dan kini muncul kembali dalam narasi pasangan calon nomor urut 1, Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana (PAS).
Yang mana seperti diketahui, pernyataan ini muncul seiring dengan kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih, yang didukung oleh Partai Gerindra dan partai pengusung lainnya.
Baca Juga: Istri Paslon Nomor Urut 2 Absen dalam Pengundian Nomor Urut, Koster Sebut karena Kondisi Kesehatan
Menjawab pertanyaan terkait "satu komando," De Gadjah, calon gubernur nomor urut 1, menjelaskan bahwa konsep ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Bali yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, banyak proyek strategis nasional yang sudah sukses diimplementasikan di Bali karena uluran tangan pusat, dan hal itu menjadi inspirasi bagi mereka.
"Selama ini kami melihat pembangunan di Bali yang sukses semua adalah bagian dari PSN (Program Strategis Nasional), jadi kami tertarik dengan ide tersebut. Bali membutuhkan uluran tangan pusat karena APBD Bali tidak mampu membangun proyek-proyek strategis yang dibutuhkan rakyat," ujar De Gadjah.
Baca Juga: SAH! Nomor Urut Cabup-Cawabup Badung, Suyadinata 1, Adicipta 2
Ia menambahkan, proyek besar seperti Bandara Bali Utara dan jalan tol membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
"APBD Bali fokus untuk mengentaskan kemiskinan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lainnya. Untuk proyek besar, kami serahkan ke pusat. Komunikasi sudah berjalan baik, tanda sudah ada, tinggal meneruskan. Itu yang kami maksud dengan satu jalur, satu komando, untuk satu tujuan, yaitu memilih nomor satu, pasangan Mulia PAS,” tuturnya.
Pasangan calon nomor urut 2, Wayan Koster, yang pada Pilkada 2018 menggunakan slogan "satu komando," menegaskan bahwa "satu komando" bukanlah sesuatu yang hanya berkaitan dengan partai politik tertentu, melainkan dengan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah konstitusi Republik Indonesia.
Baca Juga: Pasangan Koster-Giri Nomor Urut 2, Sebut Pertanda Baik untuk Periode Kedua
"Saya kira dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu komando satu jalur tidak berarti harus disempitkan ke satu partai," jelas Koster.
Ia menegaskan bahwa jika terpilih kembali bersama Nyoman Giri Prasta sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali, mereka akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat, meskipun secara politik berasal dari partai yang berbeda.
"Astungkara, titiang bersama Pak Nyoman Giri terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali periode kedua, sudah pasti kita akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Presiden adalah presiden Republik Indonesia yang harus memajukan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Bali," tambah Koster.
Ia menekankan bahwa perbedaan partai tidak akan menjadi penghalang dalam menjalankan pembangunan di Bali.
Baca Juga: Ini Alasan Polisi Tak Proses Hukum 13 Pemuda NTT yang Hendak Bentrok di Sanur
"Di Bali, walaupun di Jembrana bupatinya beda partai, kita tetap bantu sepenuhnya dari provinsi. Ketika berada pada jabatan yang berpihak kepada rakyat, kita harus memajukan seluruh wilayah dan masyarakat yang ada di Bali," pungkasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti